Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pedoman Media Siber

 Tata Tertib Dewan Pers

Panduan Pers untuk Media Online


Keleluasaan berpendapat, keleluasaan berekspresi, dan keleluasaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Indonesia, keberadaan media online juga merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers.

Karena kekhususannya, media online memerlukan pengaturan yang profesional atas fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang “Kode Etik Pers dan Wartawan". Untuk itu Dewan Pers bekerjasama dengan berita lembaga, manajer media online, dan masyarakat umum, telah mengembangkan pedoman berikut untuk pelaporan media online.

Cakupan

Media elektronik mengacu pada semua jenis media yang menggunakan Internet untuk melakukan kegiatan jurnalistik dan yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Kode Bisnis Dewan Pers.

Konten buatan pengguna mengacu pada semua konten yang dibuat dan/atau diposting oleh pengguna media online, termasuk artikel, gambar, komentar, audio, video, dan unduhan yang dilampirkan ke media online dalam berbagai bentuk, seperti blog, forum, dan pembaca atau pemirsa. komentar Sensor dan penyeimbangan berita

Sensor dan Penyeimbangan Berita

Sebagai aturan umum, semua berita harus diverifikasi.

Berita yang dapat merusak orang lain harus diperiksa keakuratan dan keseimbangannya.

Namun, ini tidak termasuk dalam poin (a) di atas, dengan ketentuan:

- Berita mengandung kepentingan publik yang nyata dan menarik.

- Sumber utama berita adalah sumber yang jelas, terpercaya, dan kompeten.

- Subjek berita yang akan diidentifikasi tidak diketahui dan tidak dapat dilacak.

Media menjelaskan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih perlu diverifikasi dan akan diselesaikan secepatnya. Deskripsi muncul dalam tanda kurung dan miring di akhir item berita.

Ketika suatu berita diunggah sesuai dengan (c), media akan diminta untuk memverifikasinya, dan setelah menerima hasil verifikasi, hasilnya akan dimasukkan ke dalam berita yang diperbarui dan ditautkan ke berita yang belum diverifikasi.

Konten Pengguna

Media online harus mencantumkan syarat dan ketentuan konten pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Wartawan serta harus diposting secara jelas dan mencolok.

Untuk memposting berbagai bentuk konten pengguna di media online, setiap pengguna harus mendaftar dan melalui proses login. Aturan tentang login adalah sebagai berikut.

Pada saat pendaftaran, Cybermedia mengharuskan pengguna untuk menyetujui secara tertulis bahwa Konten Pengguna yang diposting oleh mereka adalah:

- Tidak mengandung konten palsu, memfitnah, sadis, atau cabul

- Tidak mengandung konten yang mengandung prasangka atau kebencian mengenai suku, agama, ras, atau hubungan antar golongan (SARA), atau konten yang mendorong kekerasan

- Tidak mengandung konten yang mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau bahasa, atau yang merendahkan orang lemah, miskin, sakit, atau cacat mental atau fisik.

Media Online berhak mutlak untuk mengedit atau menghapus konten pengguna yang melanggar klausul (c).

Media Online wajib menyediakan mekanisme pengaduan konten pengguna yang ditemukan melanggar pasal (c). Mekanisme harus ditempatkan di lokasi yang mudah diakses oleh pengguna.

Untuk laporan konten pengguna yang melanggar ayat (c), Media Online harus mengedit, menghapus, atau mengambil tindakan korektif sesegera mungkin, tetapi selambat-lambatnya 2 x 24 jam, setelah menerima laporan.

Media online yang mematuhi paragraf (a), (b), (c), dan (f) tidak bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh unggahan konten yang melanggar paragraf (c).

Jika Cybermedia tidak mengambil tindakan korektif setelah jangka waktu yang ditentukan dalam paragraf (f), Cybermedia bertanggung jawab atas konten pengguna yang dilaporkan.

4. Hak Kesalahan, Koreksi, dan Pembelaan

Hak ralat, koreksi, dan jawab mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalis, dan Pedoman Hak Jawab yang dirumuskan Dewan Pers.

Hak atas kesalahan, koreksi, dan jawaban harus berkaitan dengan berita yang diberikan hak untuk mengoreksi, mengubah, atau menjawab.

Setiap laporan kesalahan, koreksi, atau hak jawab harus mencantumkan kapan kesalahan, koreksi, atau hak jawab tersebut diunggah.

Ketika sebuah berita dari satu outlet media online disebarluaskan oleh outlet media online lainnya:

- Tanggung jawab media online kepada pembuat berita terbatas pada berita yang diterbitkan oleh media online atau oleh media online di bawah arahan teknisnya.

- Media online lainnya juga harus mengacu dan mengoreksi berita media online yang dikoreksi.

- Setiap media yang mempublikasikan berita media online tanpa berkonsultasi dengan pemilik media online atau pembuat berita untuk mengoreksi berita bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksi tersebut.

- Berdasarkan Undang-Undang Pers, media online yang tidak mematuhi hak jawab dapat menghadapi hukuman pidana hingga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5. Penarikan artikel berita

Artikel berita yang diterbitkan tidak dapat ditarik kembali karena alasan penyensoran di luar kendali penerbit, kecuali jika menyangkut ras, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban, atau pertimbangan khusus lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pers.

Media online lainnya juga harus mencabut artikel berita yang dikutip di media aslinya.

Pencabutan tersebut harus disertai alasan pencabutan dan harus diumumkan kepada publik.

6. Periklanan

Media online harus membuat perbedaan yang jelas antara produk berita dan iklan.

Berita/artikel/konten yang merupakan iklan atau konten berbayar harus menyertakan teks yang menunjukkan bahwa berita/artikel/konten tersebut adalah iklan, seperti .advertorial. atau .ads. atau .disponsori.

7. Pemberitahuan Hak Cipta

Media elektronik harus mematuhi hak cipta sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

8. Pedoman Inklusi

Media online harus dengan jelas dan mencolok memposting "Pedoman Liputan Media Online" ini di media mereka.

9. Masalah

Setiap perselisihan mengenai penerapan Pedoman Pemberitaan Media Daring ini akan tunduk pada evaluasi akhir oleh Dewan Pers.


Jakarta, 3 Februari 2012.

(Pedoman ini ditandatangani Dewan Pers dan Media di Jakarta pada 3 Februari 2012).